Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Nur Rahman Umar Tekankan Integrasi Pembangunan dan Aspirasi Masyarakat

  • Whatsapp

Koluttimes – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Kecamatan untuk Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat akar rumput. Jumat (13/2/2026)

Pembukaan Musrenbang dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, dan dihadiri jajaran perangkat daerah, para camat, kepala desa dan lurah, serta perwakilan masyarakat dari berbagai unsur.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini dilakukan melalui lima titik utama yang mencakup 15 kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara. Pada pertemuan kali ini, delegasi yang hadir berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kodeoha, Kecamatan Katoi, dan Kecamatan Lasusua.

Sinkronisasi dan Efektivitas PerencanaanBupati menjelaskan bahwa pola pengelompokan wilayah ini bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi usulan antarwilayah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan.

“Musrenbang ini harus menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi. Kita ingin perencanaan pembangunan tidak lagi bersifat parsial atau terkotak-kotak, melainkan terintegrasi, berkeadilan, dan selaras dengan arah pembangunan daerah,” tegas Bupati dalam pidatonya.

Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan skala prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan sumber daya manusia.

Menurutnya, seluruh usulan yang disampaikan harus berbasis data dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga program yang direncanakan benar-benar dapat direalisasikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *